Chapter 11
Rekonstruksi Pungutan Negara atas Infrastruktur Telekomunikasi
Infrastruktur telekomunikasi memiliki peran strategis dalam membangun konektivitas nasional, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan menunjang berbagai sektor kehidupan. Namun, upaya percepatan pembangunan sektor ini kerap terkendala oleh tumpang tindih pungutan negara yang tidak selaras dengan insentif fiskal yang ditawarkan pemerintah. Artikel ini menyoroti pentingnya rekonstruksi kebijakan pungutan negara atas infrastruktur telekomunikasi agar menjadi lebih sederhana, terprediksi, dan diterima secara politik. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNPB) dan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), berbagai pungutan baru bermunculan di tingkat pusat dan daerah sehingga menciptakan ketidakpastian hukum dan beban biaya yang tidak proporsional bagi pelaku usaha. Artikel ini juga mengulas dampak negatif dari ‘pseudo tax’ dalam bentuk PNBP tanpa instrumen formal seperti yang jamak berlaku dalam sistem perpajakan. Untuk itu, penulis menekankan pentingnya harmonisasi kebijakan antarkementerian dan lembaga serta peninjauan ulang terhadap regulasi yang berpotensi mengganggu iklim investasi. Penulis juga merekomendasikan reformasi sistem PNBP, pelaksanaan Pasal 3 UU PNBP secara konsisten, serta penguatan koneksi antara pungutan negara dan pelayanan publik guna membangun legitimasi fiskal serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap komitmen negara dalam memperbaiki infrastruktur dan layanan telekomunikasi.
Rekonstruksi Pungutan Negara atas Infrastruktur Telekomunikasi
Other Chapters
Chapter 1 : Alokasi Risiko dalam Proyek KPS: Studi Kasus Proyek Terminal Bus Antarkota di Giwangan Yogyakarta
Chapter 2 : Optimalisasi Kapasitas Lembaga Terkait dalam Rangka Mitigasi Risiko Proyek KPS Air Minum dengan Tinjauan Risiko Ketersediaan Air Baku: Studi Kasus Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pemerintah Kabupaten Tangerang
Chapter 3 : Pengadaan Tanah bagi Pengembangan Infrastruktur di Indonesia: Studi Kasus Jalan Tol Kanci-Pejagan
Chapter 4 : Penugasan BUMN sebagai PJPK untuk Proyek KPS: Studi Kasus Pembangunan Terminal Peti Kemas Kalibaru oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
Chapter 5 : Mitigasi Risiko Pendanaan Swasta untuk Pembangunan Infrastruktur: Studi Kasus: PT Jakarta Monorail
Chapter 6 : Mitigasi Risiko Utang untuk Pembangunan Infrastruktur: Studi Kasus Pembangunan MRT Jakarta
Chapter 7 : Peluang Investasi di Sektor Ketenagalistrikan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan: Studi Kasus PLTU Batang di Jawa Tengah
Chapter 8 : Reposisi BUMD Pengelola Sanitasi menuju Kota Berketahanan: Studi Kasus DKI Jakarta
Chapter 9 : Best Practice Penerapan Track Access Charge (TAC) untuk Indonesia
Chapter 10 : Risiko Investasi Pembangunan Jalan Tol dengan Perkiraan Lalu Lintas Rendah
Chapter 12 : Aspek Pembiayaan pada Pembangunan Bandar Udara
Kompendium Rekomendasi Kebijakan Infrastruktur Indonesia Infrastructure Roundtable (IIR) 1 - 12
Author by IIGF Institute