Selamat Datang
Silakan masukan email dan password untuk masuk ke akun pribadi anda.
Tidak punya akun? Daftar
Chapter 4
Dampak Sosial dan Mitigasi Pembangunan Angkutan Umum Massal di Perkotaan: Studi Kasus LRT Kota Medan
Pembangunan angkutan umum massal seperti Light Rail Transit (LRT) Kota Medan menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi urbanisasi dan kemacetan lalu lintas; meski demikian, proyek ini juga berpotensi menimbulkan dampak sosial yang kompleks. Artikel ini menyoroti pentingnya pelibatan Key Interest Groups, termasuk pemilik lahan, operator angkutan umum yang telah ada sebelumnya, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Pelibatan mereka dalam program pembangunan angkutan umum massal dapat meningkatkan potensi keberhasilan dan mencegah terjadinya konflik. Pada praktiknya, konflik sosial bisa saja muncul, antara lain berupa penolakan pembebasan lahan, kekhawatiran kehilangan mata pencaharian oleh sopir dan pemilik angkutan eksisting, serta keterlibatan organisasi kepemudaan yang menuntut peran dalam proyek. Untuk itu, terdapat beberapa strategi mitigasi yang dapat dilakukan, seperti peningkatan kapasitas (capacity building) yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara intensif dan pengembangan sistem transportasi terintegrasi dengan skema kompensasi bagi pihak terdampak. Pendekatan ini mencakup solusi teknis, sosial, dan budaya, seperti alih profesi dan integrasi operator lokal ke dalam sistem baru. Artikel ini merekomendasikan perencanaan yang inklusif dan antisipatif agar proyek KPBU LRT dapat berjalan tanpa hambatan yang berarti serta memberikan manfaat maksimal bagi kota dan masyarakat Medan.
Dampak Sosial dan Mitigasi Pembangunan Angkutan Umum Massal di Perkotaan: Studi Kasus LRT Kota Medan
Chapters Lainnya
Chapter 1 : Mewujudkan Bandar Udara Internasional sebagai The World’s Centre of Airport City: Studi Kasus Bandara Sultan Hasanuddin Makassar
Pesatnya pertumbuhan sektor transportasi udara menuntut perencanaan bandara yang berorientasi jangka panjang dan futuristik. Pada kasus Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di Makassar, airport yang menjadi pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia tersebut telah melampaui kapasitas idealnya sehingga membutuhkan pengembangan yang cukup signifikan – misalnya melalui konsep Airport City. Pengembangan kawasan bandara ini mencakup pembangunan terpadu seluas 2.000 hektar dengan kebutuhan investasi sekitar Rp12 triliun, guna mendukung target kapasitas hingga 50 juta penumpang per tahun pada 2030. Karena keterbatasan dana pemerintah, skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) menjadi alternatif pembiayaan yang paling realistis. Upaya untuk merealisasikan proyek Airport City ini membutuhkan sinergi tiga aspek utama: pertama, penguatan komitmen, koordinasi, dan komunikasi antarpemangku kepentingan; kedua, penyusunan dan harmonisasi regulasi serta kebijakan lintas sektor; dan ketiga, percepatan proses perizinan dari berbagai instansi terkait. Pemerintah perlu menginisiasi regulasi khusus, seperti Peraturan Presiden, guna mempercepat implementasi dan menarik minat investor. Dengan letak geografis yang strategis serta peran vitalnya dalam jaringan transportasi nasional, pengembangan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin menjadi Airport City berpotensi memperkuat daya saing ekonomi, membuka peluang konektivitas global, dan menjadikannya simpul pertumbuhan baru yang mampu mendorong Indonesia sebagai pemain utama dalam sistem perdagangan dan pariwisata internasional.
PenulisSakti Adji AdisasmitaMuh. Isran RamliSakka PatiDetail ChapterBagikan:
UnduhMewujudkan Bandar Udara Internasional sebagai The World’s Centre of Airport City: Studi Kasus Bandara Sultan Hasanuddin Makassar
PDF File. 965 KB 1 UnduhRegistrasi Untuk UnduhChapter 2 : Kajian Risiko Kondisi Jalan Akses terhadap Kinerja Pengusahaan Jalan Tol: Studi Kasus PJT Pandaan-Malang
Pembangunan jalan tol di Indonesia memiliki peran strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta memperkuat konektivitas antarkawasan. Namun demikian, keberhasilan pengoperasian jalan tol sangat bergantung pada kualitas konektivitas antara akses tol dengan jaringan jalan non-tol yang ada. Studi kasus Jalan Tol Pandaan–Malang menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara kapasitas jalan akses dan volume lalu lintas berpotensi menimbulkan permasalahan lalu lintas, seperti yang sebelumnya terjadi pada kasus Brebes Exit (Brexit) tahun 2016 lalu. Dalam konteks ini, pengelolaan manajemen akses menjadi aspek krusial yang harus dirancang secara terintegrasi dengan mempertimbangkan karakteristik jaringan jalan eksisting, dimensi geometrik, volume lalu lintas, tingkat pelayanan, dan kecepatan operasional. Untuk menjamin keberhasilan manajemen akses jalan tol, pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia. Praktik-praktik terbaik (best practices) dari negara lain, seperti Amerika Serikat, dapat menjadi rujukan dalam pembentukan otoritas manajemen akses, klasifikasi jaringan jalan, mekanisme pemantauan, dan evaluasi. Dengan pendekatan yang tepat, manajemen akses jalan tol tidak hanya akan meningkatkan efisiensi sistem transportasi nasional, tetapi juga menjamin distribusi manfaat pembangunan secara merata baik bagi masyarakat perkotaan maupun pedesaan.
PenulisLudfi DjakfarAchmad WicaksonoDetail ChapterBagikan: UnduhKajian Risiko Kondisi Jalan Akses terhadap Kinerja Pengusahaan Jalan Tol: Studi Kasus PJT Pandaan-Malang
PDF File. 808 KB 1 UnduhRegistrasi Untuk UnduhChapter 3 : Mitigasi Risiko Kompetisi dalam Investasi Jalan Tol: Studi Kasus PJT Manado-Bitung
Proyek Jalan Tol Manado–Bitung merupakan salah satu proyek strategis nasional dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang dirancang untuk mendukung percepatan pengembangan Kawasan Ekonomi Manado–Bitung. Walaupun pembangunan proyek ini dilandasi dengan komitmen kuat dari pihak investor, sejumlah risiko tetap membayangi, terutama risiko persaingan dari pembangunan jalan alternatif, seperti Jalan Soekarno. Kehadiran jalan paralel tersebut secara signifikan mengurangi volume lalu lintas pada jalan tol dan – pada gilirannya – berdampak terhadap potensi pendapatan dan kelayakan finansial proyek. Artikel ini menyoroti pentingnya kebijakan mitigasi risiko yang adil dan strategis guna menjaga keberlanjutan proyek serta memberikan kepastian investasi kepada badan usaha. Penulis menawarkan sejumlah rekomendasi kebijakan, di antaranya pembatasan fungsi jalan alternatif bagi kendaraan berat, pengembangan kawasan bisnis untuk memperlambat lalu lintas non-tol, serta penyambungan ruas tol ke pusat Kota Manado untuk meningkatkan bangkitan lalu lintas. Selain itu, kebijakan tarif flat juga perlu dipertimbangkan sebagai strategi alternatif untuk meningkatkan daya saing jalan tol. Pendekatan kebijakan yang mengedepankan prinsip fairness akan memperkuat kepercayaan investor sekaligus menjaga keseimbangan antara pelayanan publik dan kelayakan investasi jangka panjang.
PenulisSemuel Y. R. RompisDetail ChapterBagikan: UnduhMitigasi Risiko Kompetisi dalam Investasi Jalan Tol: Studi Kasus PJT Manado-Bitung
PDF File. 436 KB 0 UnduhRegistrasi Untuk UnduhChapter 5 : Peluang Investasi pada Infrastruktur Pendidikan Tinggi Vokasi: Studi Kasus Politeknik Negeri Batam
Investasi pada infrastruktur pendidikan tinggi vokasi, seperti yang direncanakan oleh Politeknik Negeri Batam (Polibatam), merupakan bentuk investasi sosial yang strategis untuk menyiapkan tenaga kerja terampil berlisensi guna mendukung kebutuhan industri nasional, khususnya di kawasan Batam yang memiliki posisi geografis dan potensi ekonomi strategis. Artikel ini menunjukkan bahwa meskipun nilai manfaat ekonomi secara kuantitatif tampak lebih rendah dari total biaya, manfaat sosial, kultural, dan politik dari investasi pada infrastruktur pendidikan tinggi vokasi sangat signifikan. Untuk menarik minat investor, Polibatam perlu mengidentifikasi investor strategis, mengeksplorasi sumber pendapatan (revenue stream) dari seluruh fasilitas dan layanan pendidikan, serta menyusun proyeksi risiko dari berbagai pemangku kepentingan dengan alokasi dan mitigasi yang tepat. Salah satu kekuatan utama Polibatam adalah pengembangan klaster bisnis aviasi melalui hanggar Maintenance Repair Overhole (MRO) dan program teknisi pesawat berlisensi Approved Maintenance Training Organization (AMTO) yang memiliki prospek tinggi mengingat pertumbuhan industri penerbangan di Indonesia. Artikel ini juga menekankan pentingnya dukungan fiskal dan regulasi dari pemerintah untuk menjadikan Batam sebagai kawasan industri MRO di wilayah barat Indonesia. Dengan skema KPBU yang tepat dan standar infrastruktur bertaraf internasional, Polibatam dapat menarik minat investasi sekaligus memperkuat daya saing pendidikan vokasi di tingkat nasional maupun internasional.
PenulisMuslim AnsoriDetail ChapterBagikan: UnduhPeluang Investasi pada Infrastruktur Pendidikan Tinggi Vokasi: Studi Kasus Politeknik Negeri Batam
PDF File. 705 KB 0 UnduhRegistrasi Untuk UnduhChapter 6 : Alokasi Risiko Investasi pada Proyek Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan: Studi Kasus Proyek RSPTN Udayana
Pembangunan Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri (RSPTN) merupakan upaya strategis yang tidak hanya menunjang pelayanan kesehatan masyarakat, tetapi juga memperkuat sistem pendidikan kedokteran di Indonesia. Studi kasus RSPTN Universitas Udayana menunjukkan kompleksitas investasi sektor ini, baik dari sisi regulasi, koordinasi antar lembaga, maupun alokasi risiko dalam skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Rumah sakit pendidikan dihadapkan pada tantangan pengelolaan risiko ganda, yaitu penyediaan layanan medis sekaligus pendidikan tenaga kesehatan. Keterlibatan berbagai pihak dalam pengembangan RSPTN juga memiliki kelebihan sekaligus tantangan tersendiri, mulai dari Kementerian Ristekdikti, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, hingga pemerintah daerah, yang masing-masing memiliki kepentingan dan regulasi berbeda. Artikel ini menyoroti pentingnya sinkronisasi kebijakan antar kementerian, keberlanjutan pendanaan, ketersediaan sumber daya manusia medis, serta kejelasan skema pembiayaan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Untuk meningkatkan kelayakan investasi, pengelola RSPTN dapat mengoptimalkan potensi pendapatan dari layanan non-kesehatan, seperti hospitel dan fasilitas pendukung lainnya. Sementara itu, untuk menjamin keberhasilan proyek, strategi pengelolaan pemangku kepentingan dan mitigasi risiko operasional perlu dirumuskan dengan sebaik-baiknya, termasuk kejelasan peran dosen-dokter, modernisasi sistem IT rumah sakit, serta kepastian hukum dan fiskal bagi mitra swasta.
PenulisAriany FrederikaA. A. Gde Agung YanaDetail ChapterBagikan: UnduhAlokasi Risiko Investasi pada Proyek Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan: Studi Kasus Proyek RSPTN Udayana
PDF File. 409 KB 1 UnduhRegistrasi Untuk UnduhChapter 7 : Prospek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha untuk Penyediaan Infrastruktur: Studi Kasus Apartemen Rakyat Kota Bandung
Penyediaan perumahan di perkotaan menghadapi tantangan serius akibat tingginya laju urbanisasi, keterbatasan lahan, dan ketimpangan akses bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Program Apartemen Rakyat yang digagas Pemerintah Kota Bandung menjadi inisiatif strategis untuk menjawab kebutuhan penyediaan perumahan di perkotaan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Skema ini dinilai mampu mengoptimalkan aset lahan publik dan membuka peluang investasi swasta dalam penyediaan rumah susun vertikal yang layak dan terjangkau di tengah kota. Dengan pendekatan kolaboratif, KPBU memungkinkan pembagian risiko dan manfaat antara pemerintah dan badan usaha, serta memberikan alternatif pengadaan berbasis sewa jangka panjang yang lebih realistis bagi MBR. Artikel ini mengulas berbagai tantangan yang dihadapi dalam penyediaan infrastruktur perumahan, seperti kepastian hukum, struktur pembiayaan, penyelarasan tata ruang, serta kapasitas kelembagaan daerah. Selain itu, artikel ini juga menyoroti relevansi model-model KPBU dari negara lain seperti India untuk diadaptasi pada konteks Indonesia. Untuk mengatasi tantangan tersebut, penetapan regulasi, perencanaan spasial, serta peningkatan kapasitas pemangku kepentingan perlu dilakukan agar KPBU perumahan dapat berkembang secara berkelanjutan dan inklusif. Program ini berpotensi menjadi model replikatif nasional dalam mempercepat pemenuhan hunian layak bagi masyarakat perkotaan.
PenulisAllis NurdiniAgustinus Adib AbadiIndra Budiman SyamwilSri SuryaniDetail ChapterBagikan: UnduhProspek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha untuk Penyediaan Infrastruktur: Studi Kasus Apartemen Rakyat Kota Bandung
PDF File. 1 MB 1 UnduhRegistrasi Untuk UnduhChapter 8 : Peran Stakeholders dan Strategi Pengelolaan Sampah Perkotaan: Studi Kasus TPST Regional Piyungan
Kondisi “darurat sampah” yang dialami Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Regional Piyungan, mencerminkan pentingnya perbaikan sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh dari hulu ke hilir. Permasalahan yang dihadapi mencakup tumpukan sampah yang melebihi kapasitas, keterbatasan lahan, tidak berfungsinya instalasi pengolahan limbah, serta lemahnya koordinasi antarinstansi dan pemangku kepentingan. Meskipun berbagai kebijakan telah diterbitkan, implementasi kebijakan-kebijakan tersebut masih belum optimal karena lemahnya partisipasi masyarakat, tidak konsistennya pemilahan sampah dari sumber, serta minimnya data yang akurat. Artikel ini merekomendasikan sejumlah strategi perbaikan pengelolaan sampah, antara lain: optimalisasi peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) dan Bank Sampah, penetapan sistem retribusi (tipping fee) yang lebih adil dan berbasis data, serta penerapan teknologi yang sesuai karakteristik lokal. Di sisi lain, skema pembiayaan inovatif seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dapat menjadi alternatif solusi, dengan prasyarat utama adanya kejelasan tanggung jawab, pembagian risiko yang proporsional, dan Rencana Induk Pengelolaan Sampah yang terukur. Koordinasi lintas sektor dan pelibatan aktif seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) sangat penting untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berorientasi pada pelayanan publik.
PenulisRochim Bakti CahyonoWiratniSri Puji SaraswatiSartoDetail ChapterBagikan: UnduhPeran Stakeholders dan Strategi Pengelolaan Sampah Perkotaan: Studi Kasus TPST Regional Piyungan
PDF File. 498 KB 0 UnduhRegistrasi Untuk UnduhChapter 9 : Strategi Kebijakan KPBU untuk Infrastruktur Perguruan Tinggi: Studi Kasus Rumah Sakit Pendidikan Universitas Padjadjaran
Pembangunan Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri Universitas Padjadjaran (RSPTN Unpad) merupakan solusi strategis atas dua persoalan utama, yaitu keterbatasan fasilitas pendidikan klinik Unpad dan rendahnya rasio ketersediaan tempat tidur rumah sakit di Jawa Barat. Artikel ini mengusulkan penerapan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk membiayai pembangunan RSPTN, yang dirancang sebagai rumah sakit tipe A dengan orientasi pendidikan, pelayanan kesehatan, dan riset transnasional. Mengingat keterbatasan fiskal Unpad sebagai PTN-BH, model KPBU Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Unpad dinilai sebagai skema yang paling feasible. Pola pengembalian investasi dapat menggunakan skema kombinasi Availability Payment (AP) dan User Payment agar beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak terlalu besar. Artikel ini juga menyoroti perlunya dukungan regulasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk memperkuat dasar hukum KPBU sektor pendidikan tinggi. Selain itu, pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN), khususnya lahan Unpad, menjadi aspek krusial yang membutuhkan izin dari Kementerian Keuangan. Apabila dikelola dengan baik dan profesional, RSPTN Unpad dapat menjadi proyek percontohan pembangunan infrastruktur pendidikan tinggi berbasis KPBU pertama di Indonesia yang berhasil menerapkan prinsip value for money dan kolaborasi antarpemangku kepentingan secara sinergis.
PenulisPrita AmaliaR. Adi NurzamanUji PratomoDetail ChapterBagikan: UnduhStrategi Kebijakan KPBU untuk Infrastruktur Perguruan Tinggi: Studi Kasus Rumah Sakit Pendidikan Universitas Padjadjaran
PDF File. 391 KB 4 UnduhRegistrasi Untuk UnduhChapter 10 : Keberlanjutan (Sustainability) dalam Jaringan Perdagangan Internasional: Studi Kasus Ambon New Port
Pembangunan Ambon New Port (ANP) sebagai Proyek Strategis Nasional bertujuan menguatkan posisi Provinsi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). ANP dirancang sebagai pelabuhan terintegrasi yang menggabungkan fungsi logistik, perikanan, dan industri pengolahan, sekaligus menjadi pusat pengumpulan dan distribusi komoditas domestik dan internasional di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Letaknya yang strategis di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III membuka peluang besar untuk memangkas biaya logistik serta memperkuat konektivitas pelabuhan di KTI. Namun, tantangan seperti biaya pengiriman yang tinggi dan panjangnya rantai distribusi perlu disikapi dengan kebijakan terukur berbasis prinsip fairness dan keberlanjutan. Artikel ini merekomendasikan penguatan kolaborasi antarprovinsi, optimalisasi potensi perikanan yang belum tergarap, dan pengembangan layanan bernilai tambah dengan mengedepankan efisiensi rantai pasok. Penerapan teknologi informasi dan sistem layanan digital juga menjadi prasyarat utama menuju pelabuhan yang terintegrasi dan berdaya saing. Dengan dukungan kebijakan nasional dan daerah, ANP diharapkan menjadi pusat logistik maritim yang mampu memperkuat posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia sekaligus menciptakan dampak ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di KTI.
PenulisJohan Marcus TupanLodewyk M. KelwulanDetail ChapterBagikan: UnduhKeberlanjutan (Sustainability) dalam Jaringan Perdagangan Internasional: Studi Kasus Ambon New Port
PDF File. 366 KB 0 UnduhRegistrasi Untuk UnduhChapter 11 : Promoting Resilient Infrastructure and Public-Private Partnerships: A Special Issue for G20 Forum Meeting
Resilient infrastructure plays a critical role in reducing the risks and impacts of natural disasters and other major disruptions, including pandemics, technological failures, and socio-political instability. Insufficient design of infrastructure systems may significantly increase the economic, social, and environmental costs of disasters. Conversely, resilient infrastructure helps protecting lives, supports sustainable development, and strengthens investor confidence by maintaining reliable service under stress. Despite these advantages, resilience is often undervalued in project planning and investment decisions. This is largely due to misconceptions about high upfront costs, limited awareness of long-term benefits, and the absence of incentives that encourage resilience-focused investments. In many cases, private sector participation in infrastructure projects remains low because of unclear responsibilities across public agencies, poor coordination, and weak risk-sharing mechanisms. This article recommends a set of strategies to address these challenges, such as building the capacity of public institutions, improving coordination across government agencies, and designing incentives that reward resilience outcomes. International collaboration—particularly through platforms like the G20—can further accelerate progress through common standards promotion, knowledge exchange, and innovative financing tools development. Investing in resilience is essential not only to safeguard infrastructure but also to ensure that it contributes to sustainable and disaster-ready development.
PenulisYohanna Magdalena Lidya GultomTeuku RiefkyFauziah ZenHengki PurwotoPratomo IsmujatmikaDally Ramdhan SugandriaRayka Abdillah HaqiYunan Novaris ArifidiantoMuhammad Riza PrayudhiaMuhammad JibrilDetail ChapterBagikan: UnduhPromoting Resilient Infrastructure and Public-Private Partnerships: A Special Issue for G20 Forum Meeting
PDF File. 416 KB 1 UnduhRegistrasi Untuk UnduhChapter 12 : Peluang dan Tantangan Pengembangan Proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) melalui Skema KPBU: Studi Kasus Proyek PJU Kota Samarinda
Artikel ini mengkaji potensi dan tantangan pembangunan proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kota Samarinda melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Penerangan jalan merupakan layanan publik yang sangat penting dalam mendukung keselamatan, efisiensi lalu lintas, serta aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat, khususnya pada malam hari. Namun, data menunjukkan bahwa cakupan penerangan di Samarinda masih sangat terbatas, yaitu hanya 36% dari kebutuhan di jalan utama dan 30% di kawasan permukiman. Untuk memenuhi seluruh kebutuhan penerangan jalan, diperlukan investasi hingga Rp1 triliun – jumlah yang jauh melampaui kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda. Oleh sebab itu, KPBU dipandang sebagai solusi alternatif pembiayaan yang layak untuk mengatasi keterbatasan fiskal dan mempercepat penyediaan infrastruktur. Artikel ini menganalisis kerangka hukum, prinsip alokasi risiko, serta strategi implementasi KPBU yang efektif guna menjamin kelayakan proyek dan value for money. Tantangan utama pengembangan PJU melalui skema KPBU terletak pada keterbatasan anggaran, risiko teknis, koordinasi antarpemangku kepentingan (stakeholder), serta potensi dampak sosial selama proses pemasangan. Oleh sebab itu, penulis merekomendasikan adanya penguatan regulasi, mitigasi risiko, serta pelibatan seluruh pemangku kepentingan. Komitmen pemerintah untuk menjaga keadilan, melindungi kepentingan publik, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif menjadi penentu keberhasilan dan keberlanjutan proyek ini.
PenulisMardewi JamalTriana Sharly P. ArifinDetail ChapterBagikan: UnduhPeluang dan Tantangan Pengembangan Proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) melalui Skema KPBU: Studi Kasus Proyek PJU Kota Samarinda
PDF File. 434 KB 2 UnduhRegistrasi Untuk Unduh
KOMPENDIUM REKOMENDASI KEBIJAKAN INFRASTRUKTUR Kajian Berbasis Studi Kasus Indonesia Infrastructure Roundtable (IIR) 13 - 24
Ditulis oleh IIGF Institute, University Network for Indonesia Infrastructure Development (UNIID)