IIGF
Reposisi BUMD Pengelola Sanitasi menuju Kota Berketahanan: Studi Kasus DKI Jakarta
Chapter 8

Reposisi BUMD Pengelola Sanitasi menuju Kota Berketahanan: Studi Kasus DKI Jakarta

Kondisi sanitasi DKI Jakarta masih jauh dari ideal – untuk tidak menyebutnya ‘memprihatinkan’ – dengan hanya sebagian kecil penduduk terlayani oleh sistem pengolahan limbah yang memadai. Rendahnya cakupan layanan menyebabkan pencemaran lingkungan, membahayakan kesehatan masyarakat, dan menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan. Pemerintah telah menargetkan peningkatan layanan sanitasi melalui tiga strategi utama, yaitu pembangunan sistem IPAL terpusat, pengembangan IPAL komunal, dan optimalisasi tangki septik. Namun, terdapat celah layanan sebesar 17% yang memerlukan intervensi khusus melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Untuk mendukung strategi ini, reposisi lembaga pengelola sanitasi sangatlah krusial, dengan menjadikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pengelola aset yang bertugas menjalin kemitraan dengan para investor. BUMD dinilai memiliki peran strategis karena mampu mengakses pembiayaan, mengelola aset secara langsung, dan bertindak sebagai pelaksana teknis. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, investor, dan masyarakat menjadi kunci kesuksesan pengelolaan sanitasi yang baik. Selain itu, peningkatan layanan sanitasi melalui edukasi, insentif, regulasi, dan integrasi kebijakan perlu dilakukan agar sanitasi tidak hanya dilihat sebagai kebutuhan sekunder, namun kebutuhan primer seluruh warga masyarakat. Dengan penguatan kelembagaan, pembenahan kebijakan tarif, dan dukungan pemerintah, pembangunan sistem sanitasi dapat menunjang terwujudnya kota yang tangguh dan berketahanan (resilient city).

Pertama diterbitkan: 31 Agustus 2025
Penulis:
Cindy Rianti Priadi
Setyo Sarwanto Moersidik
Muhammad Halley Yudhistira mhyudhistira@gmail.com
Halaman:
158 s.d 173
Maximize
3 Jumlah Artikel Dilihat
Unduh
Reposisi BUMD Pengelola Sanitasi menuju Kota Berketahanan: Studi Kasus DKI Jakarta
PDF File. 697 KB 0 Unduh
Registrasi Untuk Unduh

Chapters Lainnya

  • Chapter 1 : Alokasi Risiko dalam Proyek KPS: Studi Kasus Proyek Terminal Bus Antarkota di Giwangan Yogyakarta
  • Chapter 2 : Optimalisasi Kapasitas Lembaga Terkait dalam Rangka Mitigasi Risiko Proyek KPS Air Minum dengan Tinjauan Risiko Ketersediaan Air Baku: Studi Kasus Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pemerintah Kabupaten Tangerang
  • Chapter 3 : Pengadaan Tanah bagi Pengembangan Infrastruktur di Indonesia: Studi Kasus Jalan Tol Kanci-Pejagan
  • Chapter 4 : Penugasan BUMN sebagai PJPK untuk Proyek KPS: Studi Kasus Pembangunan Terminal Peti Kemas Kalibaru oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
  • Chapter 5 : Mitigasi Risiko Pendanaan Swasta untuk Pembangunan Infrastruktur: Studi Kasus: PT Jakarta Monorail
  • Chapter 6 : Mitigasi Risiko Utang untuk Pembangunan Infrastruktur: Studi Kasus Pembangunan MRT Jakarta
  • Chapter 7 : Peluang Investasi di Sektor Ketenagalistrikan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan: Studi Kasus PLTU Batang di Jawa Tengah
  • Chapter 9 : Best Practice Penerapan Track Access Charge (TAC) untuk Indonesia
  • Chapter 10 : Risiko Investasi Pembangunan Jalan Tol dengan Perkiraan Lalu Lintas Rendah
  • Chapter 11 : Rekonstruksi Pungutan Negara atas Infrastruktur Telekomunikasi
  • Chapter 12 : Aspek Pembiayaan pada Pembangunan Bandar Udara