IIGF
Alokasi Risiko dalam Proyek KPS: Studi Kasus Proyek Terminal Bus Antarkota di Giwangan Yogyakarta
Chapter 1

Alokasi Risiko dalam Proyek KPS: Studi Kasus Proyek Terminal Bus Antarkota di Giwangan Yogyakarta

Kerja sama Pemerintah dan Swasta (KPS) merupakan skema strategis dalam penyediaan infrastruktur publik. Meski demikian, keberhasilannya sangat bergantung pada perencanaan dan alokasi risiko yang tepat. Studi kasus Terminal Bus Giwangan di Yogyakarta mengungkap kegagalan implementasi alokasi risiko dalam proyek KPS. Pemerintah Kota Yogyakarta telah menjalin kerja sama dengan pihak swasta untuk pembangunan dan pengelolaan terminal, tetapi gagal memenuhi proyeksi permintaan akibat lemahnya pengendalian terhadap terminal liar dan minimnya koordinasi antarpemerintah daerah. Akibatnya, investor mengalami kerugian besar hingga proyek dihentikan sebelum masa konsesi berakhir. Artikel ini menunjukkan bahwa risiko permintaan yang seharusnya menjadi tanggung jawab publik tidak dikelola dengan baik. Kasus ini berbeda dengan apa yang terjadi di Terminal Amritsar dan Dehradun di India, di mana skema KPS cukup sukses diterapkan karena adanya komitmen pemerintah dalam menjamin trayek dan pengguna jasa terminal. Artikel ini merekomendasikan tiga langkah kebijakan untuk memperbaiki implementasi KPS di Indonesia: penguatan kerangka hukum alokasi risiko, fleksibilitas dalam renegosiasi kontrak, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pemerintah dalam memahami dan mengelola dinamika kerja sama investasi. Tanpa reformasi tersebut, skema KPS berisiko merugikan kedua belah pihak dan gagal mencapai tujuan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Pertama diterbitkan: 31 Agustus 2025
Penulis:
Danang Parikesit
Sulistyowati
Rizky Wirastomo
Halaman:
2 s.d 25
Maximize
3 Jumlah Artikel Dilihat
Unduh
Alokasi Risiko dalam Proyek KPS: Studi Kasus Proyek Terminal Bus Antarkota di Giwangan Yogyakarta
PDF File. 1005 KB 0 Unduh
Registrasi Untuk Unduh

Chapters Lainnya

  • Chapter 2 : Optimalisasi Kapasitas Lembaga Terkait dalam Rangka Mitigasi Risiko Proyek KPS Air Minum dengan Tinjauan Risiko Ketersediaan Air Baku: Studi Kasus Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pemerintah Kabupaten Tangerang
  • Chapter 3 : Pengadaan Tanah bagi Pengembangan Infrastruktur di Indonesia: Studi Kasus Jalan Tol Kanci-Pejagan
  • Chapter 4 : Penugasan BUMN sebagai PJPK untuk Proyek KPS: Studi Kasus Pembangunan Terminal Peti Kemas Kalibaru oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
  • Chapter 5 : Mitigasi Risiko Pendanaan Swasta untuk Pembangunan Infrastruktur: Studi Kasus: PT Jakarta Monorail
  • Chapter 6 : Mitigasi Risiko Utang untuk Pembangunan Infrastruktur: Studi Kasus Pembangunan MRT Jakarta
  • Chapter 7 : Peluang Investasi di Sektor Ketenagalistrikan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan: Studi Kasus PLTU Batang di Jawa Tengah
  • Chapter 8 : Reposisi BUMD Pengelola Sanitasi menuju Kota Berketahanan: Studi Kasus DKI Jakarta
  • Chapter 9 : Best Practice Penerapan Track Access Charge (TAC) untuk Indonesia
  • Chapter 10 : Risiko Investasi Pembangunan Jalan Tol dengan Perkiraan Lalu Lintas Rendah
  • Chapter 11 : Rekonstruksi Pungutan Negara atas Infrastruktur Telekomunikasi
  • Chapter 12 : Aspek Pembiayaan pada Pembangunan Bandar Udara