Pembangunan kereta listrik monorel di Jakarta menandai langkah penting dalam adopsi sistem transportasi massal perkotaan berbasis pendanaan swasta murni (private equity financing). Proyek ini tidak hanya bertujuan mengatasi kemacetan lalu lintas, tetapi juga menggambarkan peran strategis sektor swasta dalam penyediaan infrastruktur publik. Studi kasus PT Jakarta Monorail (PT-JM) memperlihatkan bagaimana entitas swasta menghadapi kompleksitas pengelolaan risiko mulai dari tahap inisiasi hingga operasionalisasi proyek. Dalam skema ini, tantangan utama muncul dari ketidakseimbangan antara kepentingan investor dalam memperoleh imbal hasil vis-à-vis harapan publik atas tarif yang terjangkau dan pelayanan yang andal. Pemetaan risiko secara menyeluruh, termasuk penguasaan lahan, proyeksi pasar properti, serta sensitivitas harga tiket menjadi faktor krusial dalam pembangunan infrastruktur transportasi berbasis pendanaan swasta murni. Dalam situasi ini, pemerintah tetap memegang tanggung jawab utama untuk menjamin keberlanjutan proyek sekaligus melindungi kepentingan publik, terutama melalui kebijakan tata ruang dan regulasi jaminan risiko. Artikel ini menyimpulkan pentingnya manajemen kelembagaan yang kuat, keterlibatan bank nasional, dan skema mitigasi risiko yang menyeluruh untuk mendukung keterlibatan swasta dalam pembiayaan infrastruktur di masa depan.
Ditulis oleh IIGF Institute