Ketersediaan perumahan yang layak huni merupakan komponen penting dalam pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia, terutama di tengah pesatnya arus urbanisasi. Sayangnya, investasi dana pensiun pada sektor perumahan di Indonesia masih sangat terbatas, padahal dana pensiun memiliki potensi besar sebagai sumber pembiayaan jangka panjang. Artikel ini menganalisis kendala dan potensi penggunaan dana pensiun untuk pembangunan infrastruktur hunian melalui pendekatan Input-Output (I-O). Hasil kajian menunjukkan bahwa realisasi dana pensiun masih kurang optimal, terutama karena rendahnya partisipasi masyarakat, lemahnya tata kelola yang menyebabkan serapan dana pensiun relatif rendah, preferensi investasi konservatif, serta regulasi yang belum mendukung investasi real estat berbasis Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Untuk itu, dibutuhkan strategi peningkatan partisipasi pekerja sektor informal, penguatan tata kelola, diversifikasi instrumen investasi, serta reformasi regulasi perpajakan. Artikel ini juga menyoroti pentingnya pendekatan multipilar dan asuransi mikro sistem dana pensiun, termasuk meningkatkan willingness to participate pekerja formal dan informal. Pemerintah diharapkan segera menyusun peta jalan dana pensiun yang komprehensif dan berorientasi jangka panjang. Selain itu, pemerintah perlu melakukan akselerasi transformasi digital untuk mendukung persebaran informasi serta efisiensi pengelolaan dana pensiun agar dapat menarik minat masyarakat yang lebih luas.
Ditulis oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)