IIGF
Hilirisasi Industri Tambang Nikel di Maluku Utara dan Dampaknya pada Sektor Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan
Chapter 4

Hilirisasi Industri Tambang Nikel di Maluku Utara dan Dampaknya pada Sektor Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan

Hilirisasi industri tambang nikel di Maluku Utara merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam melalui pengolahan di dalam negeri. Provinsi ini memiliki cadangan nikel terbesar kedua di Indonesia dan menjadi pusat pengembangan kawasan industri pengolahan nikel seperti Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP). Hilirisasi ini telah mendorong pertumbuhan ekonomi regional dan nasional melalui peningkatan investasi, ekspor, dan penyerapan tenaga kerja. Namun, pengembangan industri ini juga menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang signifikan, termasuk pencemaran air dan tanah, konflik lahan, dan hilangnya sumber mata pencaharian masyarakat lokal. Artikel ini mengkaji kondisi industri nikel di Maluku Utara, potensi sumber daya, skema pembiayaan, serta proyeksi pengembangan industri hilir. Penulis mengusulkan penerapan prinsip Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST), penerapan teknologi rendah emisi, dan pemberdayaan masyarakat lokal untuk mendorong hilirisasi nikel di Maluku Utara. Rekomendasi kebijakan yang diajukan menekankan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan hasil riset, digitalisasi perizinan, dan pemberian insentif fiskal. Dengan pendekatan yang terintegrasi, hilirisasi industri nikel diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang optimal sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial di Maluku Utara.

First Published: 31 Agustus 2025
Author:
Johan Marcus Tupan Universitas Pattimura, johanmtupan@gmail.com
Pages:
81 s.d 117
Editor:
Anton Abdul Fatah
Yuki M.A. Wardhana
Ratna Widianingrum
Andreas Wibowo
Hermawan
Roihans Muhammad Iqbal
Citation (APA):
Tupan, J. M. (2025). Hilirisasi industri tambang nikel di Maluku Utara dan dampaknya pada sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam A. A. Fatah, A. Wibowo, Y. M. A. Wardhana, R. Widianingrum, Hermawan, & R. M. Iqbal (Ed.), Bersama memajukan Indonesia Timur: Membangun infrastruktur ekonomi berkelanjutan yang inklusif melalui skema pembiayaan kreatif (hlm. 81–118). PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). https://doi.org/10.35166/iigf.9786239261481.04
Maximize
10 Article Viewed
Download
Hilirisasi Industri Tambang Nikel di Maluku Utara dan Dampaknya pada Sektor Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan
PDF File. 1 MB 0 Download
Register To Download

Other Chapters

  • Chapter 1 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan di Kawasan Indonesia Timur dengan Pendanaan Kreatif
  • Chapter 2 : Membuka Peluang Daerah dalam Memenuhi Kebutuhan Pendanaan untuk Percepatan Pembangunan di Maluku dan Papua menuju Indonesia Emas 2045
  • Chapter 3 : Infrastruktur Dasar di Timur Indonesia: Mengejar Pembangunan Yang Berkelanjutan
  • Chapter 5 : Skema Pembiayaan Kreatif untuk Hilirisasi Perikanan Tangkap di Maluku
  • Chapter 6 : Pajak Daerah sebagai Motor Pembangunan: Mengisi Kesenjangan Fiskal di Indonesia Timur
  • Chapter 7 : Tantangan Kebijakan dan Administrasi Pajak Daerah Kabupaten/Kota Pasca Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Konteks Kawasan Timur Indonesia
  • Chapter 8 : Optimalisasi Dana Transfer Ke Daerah (TKD) dalam Mendukung Percepatan Pembangunan di Kepulauan Maluku
  • Chapter 9 : Optimalisasi Dana Bagi Hasil Pajak untuk Mendukung Pembiayaan Pembangunan di Indonesia Timur
  • Chapter 10 : Optimalisasi Dana Perimbangan: Strategi untuk Meredakan Ketimpangan di Indonesia Timur
  • Chapter 11 : Green Financing sebagai Opsi Utama Pembiayaan Infrastruktur di Indonesia Bagian Timur
  • Chapter 12 : Skema KPBU sebagai Alternatif Pembiayaan Kreatif untuk Pembangunan di Indonesia Timur
  • Chapter 13 : Creative Financing untuk Penyediaan Infrastruktur Dasar Berkelanjutan di Indonesia Timur
  • Chapter 14 : Pembangunan Inklusif di Kawasan Timur Indonesia: Solusi Kesenjangan melalui Peningkatan Kapasitas Daerah dan Skema Pembiayaan Inovatif untuk Pembangunan Berkelanjutan