Mengacu pada kendala keterbatasan lahan dan tingginya harga, pembangunan rumah susun atau hunian vertikal dapat menjadi alternatif. Pembangunan rumah susun merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah kebutuhan perumahan dan pemukiman terutama di daerah perkotaan yang jumlah penduduknya terus meningkat, karena pembangunan rumah susun dapat mengurangi penggunaan tanah, membuat ruang-ruang terbuka kota yang lebih lega dan dapat digunakan sebagai suatu cara untuk peremajaan kota bagi daerah yang kumuh. Rumah susun dapat berbentuk rumah susun sewa (rusunawa) atau milik (rusunami). Persoalannya, pemerintah memiliki keterbatasan fiskal untuk menyediakan baik rusunawa maupun rusunami untuk MBR. Untuk mengatasi persoalan pendanaan dan pembiayaan ini, skema KPBU dapat dijadikan salah satu opsi yang fisibel. 

Ada sejumlah isu dan tantangan yang dihadapi dalam usaha merealisasikan penyediaan rusunawa dan rusunami bagi MBR menggunakan skema KPBU ini. Isu dan tantangan tersebut yang menjadi salah satu alasan skema ini belum dapat dipraktikkan di Indonesia meski skema KPBU ini terbukti berhasil untuk sektor-sektor infrastruktur lainnya. Dalam laporan ini telah disajikan hasil-hasil kajian menyangkut kebutuhan perumahan di Indonesia, kerangka peraturan perundang-undangan, skema pembiayaan untuk KPBU perumahan, potensi pendapatan dan biaya melalui pendekatan studi kasus, faktor penentu nilai manfaat uang, dan pengalaman empiris di sejumlah negara berdasarkan kajian literatur.