Keterbatasan dana publik menyebabkan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) jadi salah satu pilihan yang rasional
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor kritis penentu keberhasilan lelang Proyek SPAM dengan skema KPBU di Indonesia berdasarkan pada suatu proses penelitian yang solid dengan menggunakan Studi Kasus pelaksanaan lelang Proyek SPAM Umbulan di Provinsi Jawa Timur dan SPAM Semarang Barat di Provinsi Jawa Tengah.
Riset dimulai dengan Desk Study untuk mengompilasi dan menelaah referensi-referensi terkait dengan identifikasi dan pemilihan faktor-faktor penentu kesuksesan proyek SPAM, selanjutnya dilakukan Brainstorming (curah pendapat) untuk mengidentifikasi dan memilih faktor-faktor penentu kesuksesan suatu proyek SPAM.
Untuk menentukan bobot kepentingan faktor-faktor penentu kesuksesan Proyek SPAM digunakan teknik Analytic Hierarchy Process (AHP) melalui pengisian kuesioner oleh pakar atau profesional yang memiliki pengetahuan terkait dengan pemilihan modalitas dalam penyediaan infrastruktur. Selanjutnya untuk mendapatkan pendalaman atas faktor-faktor penentu kesuksesan dimaksud dari perspektif teori institusional dilakukan Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara yang melibatkan narasumber internal dan ekternal serta pemangku kepentingan Proyek SPAM.
Dari sudut pandang AHP, hasil riset menunjukkan bahwa proyek SPAM di Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal proyek dan PJPK sendiri. Faktor-faktor tersebut antara lain Dukungan Pemerintah Pusat untuk proyek KPBU termasuk Perangkat Otoritas, Instrumen dan Kebijakan yang dikeluarkan dalam rangka mendukung proyek KPBU. Setelah itu, baru unsur-unsur dari faktor proyek KPBU dan PJPK yang mempengaruhi kesuksesan proyek. Faktor yang berasal dari proyek KPBU yang didominasi oleh Kejelasan Ruang Lingkup dan Cakupan Proyek, sedangkan faktor yang berasal dari PJPK yang berasal dari kapabilitas dan kualitas SDM PJPK. Faktor terakhir yang berpengaruh adalah faktor yang berasal dari Kesiapan Badan Usaha, yaitu antara lain Pengalaman teknis Badan Usaha, Akses ke sumber pendanaan, Kemampuan inovasi, Akses terhadap Tenaga Kerja.
Pendalaman lebih lanjut menggunakan teori institusional dengan pendekatan kualitatif didapatkan bahwa faktor-faktor yang berasal dari eksternal PJPK merupakan faktor koersif yang menjadi pendorong utama dari kemunculan faktor normatif berupa komitmen PJPK dan profesionalitas PJPK. Komitmen dan profesionalitas ini kemudian akan mendorong suatu bentuk komunikasi yang efektif yang diperlukan pada penyiapan proyek yang efektif dan efisien sehingga berhasil mengantarkan kesuksesan lelang proyek KPBU SPAM Umbulan dan Semarang Barat. Hasil pendalaman ini menunjukkan bahwa diperlukan aturan dan kebijakan yang otoritatif, terutama yang berasal dari Pemerintah Pusat untuk mendorong Proyek KPBU SPAM di Indonesia.