Indonesia Infrastructure Roundtable (IIR) adalah salah satu kegiatan lokakarya dan kajian berbasis studi kasus yang diselenggarakan oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) bersama University Network for Indonesia Infrastructure Development (UNIID). Kegiatan ini merupakan case-based workshop yang dihadiri oleh perwakilan pemerintah dan stakeholder kunci untuk membahas isu-isu, pembelajaran, dan rekomendasi untuk percepatan pembangunan infrastruktur Indonesia, khususnya melalui skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Tujuan IIR adalah untuk meningkatkan kapasitas atau pemahaman para pemangku kepentingan dalam bidang infrastruktur. Adapun ruang lingkup penyelenggaraan kegiatan IIR antara lain sebagai berikut. (1) Mengidentifikasi isu-isu penyelenggaraan proyek infrastruktur, mulai dari aspek kebijakan hingga permasalahan teknis; (2) Mempertemukan para pemangku kepentingan, ahli, akademisi, dan pihak-pihak yang concern dalam bidang infrastruktur dalam diskusi dua arah untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan; (3) Menciptakan ekosistem diskusi yang kondusif dan fektif bagi para peserta IIR dalam setiap pembahasan tema; dan (4) Menyampaikan hasil atau keluaran IIR berupa rekomendasi kebijakan kepada pemerintah Indonesia secara khusus dan kepada seluruh peserta IIR pada umumnya.
Penyelenggaraan IIR diawali dengan penyusunan studi kasus dengan tema-tema yang relevan di bidang infrastruktur. Hasil dari setiap penyelenggaraan IIR dituangkan dalam bentuk policy brief (ikhtisar kebijakan) yang diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan yang tepat dalam bidang infrastruktur. Kajian dan studi kasus yang dilakukan dapat memberikan dukungan untuk berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan infrastruktur serta tata kelola yang baik dalam implementasi pembangunan infrastruktur di Indonesia. Buku ini merupakan kompendium Policy Brief dari IIR 13 s.d. 24.
Tujuan IIR adalah untuk meningkatkan kapasitas atau pemahaman para pemangku kepentingan dalam bidang infrastruktur. Adapun ruang lingkup penyelenggaraan kegiatan IIR antara lain sebagai berikut. (1) Mengidentifikasi isu-isu penyelenggaraan proyek infrastruktur, mulai dari aspek kebijakan hingga permasalahan teknis; (2) Mempertemukan para pemangku kepentingan, ahli, akademisi, dan pihak-pihak yang concern dalam bidang infrastruktur dalam diskusi dua arah untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan; (3) Menciptakan ekosistem diskusi yang kondusif dan fektif bagi para peserta IIR dalam setiap pembahasan tema; dan (4) Menyampaikan hasil atau keluaran IIR berupa rekomendasi kebijakan kepada pemerintah Indonesia secara khusus dan kepada seluruh peserta IIR pada umumnya.
Penyelenggaraan IIR diawali dengan penyusunan studi kasus dengan tema-tema yang relevan di bidang infrastruktur. Hasil dari setiap penyelenggaraan IIR dituangkan dalam bentuk policy brief (ikhtisar kebijakan) yang diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan yang tepat dalam bidang infrastruktur. Kajian dan studi kasus yang dilakukan dapat memberikan dukungan untuk berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan infrastruktur serta tata kelola yang baik dalam implementasi pembangunan infrastruktur di Indonesia. Buku ini merupakan kompendium Policy Brief dari IIR 13 s.d. 24.