Panduan Referensi Kemitraan Pemerintah Swasta versi kedua ini menggambarkan beragam pendekatan dan juga pengalaman implementasi proyek KPS di berbagai negara. Panduan ini fokus pada tiga bidang utama: pertama tentang definisi dan pengertian KPS (keuntungan dan kerugian  terhadap  penyediaan  layanan  publik);  kedua  tentang  kebijakan,  hukum  dan  kelembagaan  yang  harus diterapkan untuk meningkatkan efektivitas; dan ketiga  tentang cara sebuah  proyek KPS dapat dikembangkan dan diimplementasikan. 

Beragam studi kasus dan solusi kelembagaan dari negara-negara di berbagai belahan dunia juga disajikan dalam Panduan Referensi Kemitraan Pemerintah Swasta ini. Panduan Referensi Kemitraan Pemerintah Swasta ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan sektor publik/pemerintah dan sektor swasta dalam mengeksekusi pembangunan infrastruktur publik di Indonesia, serta bagi pihak akademisi dalam mendorong peningkatan pemahaman dan kapasitas civitas akademika serta berbagai pemangku kepentingan terkait.