Mengacu pada kendala keterbatasan lahan dan tingginya harga, pembangunan rumah susun atau hunian vertikal dapat menjadi alternatif. Pembangunan rumah susun merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah kebutuhan perumahan dan pemukiman terutama di daerah perkotaan  yang  jumlah  penduduknya  terus  meningkat,  karena  pembangunan  rumah  susun dapat mengurangi penggunaan tanah, membuat ruang-ruang terbuka kota yang lebih lega dan dapat digunakan sebagai suatu cara untuk peremajaan kota bagi daerah yang kumuh. Rumah susun dapat berbentuk rumah susun sewa (rusunawa) atau milik(rusunami). Persoalannya, pemerintah memiliki keterbatasan fiskal untuk menyediakan baik rusunawa maupun rusunami untuk MBR. Untuk mengatasi persoalan pendanaan dan pembiayaan ini, skema KPBU dapat dijadikan salah satu opsi yang fisibel. 

Ada  sejumlah  isu  dan  tantangan  yang  dihadapi  dalam  usaha merealisasikan  penyediaan rusunawa dan rusunami bagi MBR menggunakan skema KPBU ini. Isu dan tantangan tersebut yang menjadi salah satu alasan skema ini belum dapat dipraktikkan di Indonesia meski skema KPBU  ini  terbukti  berhasil  untuk  sektor-sektor  infrastruktur  lainnya. Dalam  laporan  ini  telah disajikan   hasil-hasil   kajian   menyangkut   kebutuhan   perumahan   di   Indonesia,   kerangka peraturan   perundang-undangan,   skema   pembiayaan   untuk   KPBU   perumahan,   potensi pendapatan dan biaya melalui pendekatan studi kasus, faktor penentu nilai manfaat uang, dan pengalaman empiris di sejumlah negara berdasarkan kajian literatur.